Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memperkuat strategi pengendalian inflasi daerah. Pemerintah menegaskan, upaya menjaga stabilitas harga tidak bisa hanya bertumpu pada komoditas bawang, rica dan tomat atau yang selama ini dikenal sebagai Barito.
Pesan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky Chairul Richfat, saat mewakili Bupati Halmahera Timur membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Kamis 8 Oktober 2026.
Di hadapan jajaran TPID dan pemangku kepentingan, Ricky menegaskan bahwa pengendalian inflasi harus melihat kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Stabilitas harga, kata dia, berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga daya beli.
“Pengendalian inflasi bukan hanya persoalan Barito. Kita harus melihat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Empat langkah ini harus kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegas Ricky.
Menurutnya, terdapat empat jurus utama yang harus menjadi perhatian bersama, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Pertama, keterjangkauan harga. Pemerintah perlu memastikan harga kebutuhan pokok tetap berada pada level yang wajar sehingga tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap daya beli masyarakat.
Kedua, ketersediaan pasokan. Stok komoditas strategis harus dijaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga.
Ketiga, kelancaran distribusi. Arus barang dari sentra produksi hingga ke tangan konsumen harus dipastikan berjalan tanpa hambatan. Distribusi yang terganggu berpotensi menambah biaya dan pada akhirnya ikut mendorong kenaikan harga.
Keempat, komunikasi efektif. Pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, distributor hingga masyarakat harus memiliki koordinasi yang cepat dan responsif dalam membaca perubahan harga serta potensi tekanan inflasi.
“Bupati berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan terus melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi di Kabupaten Halmahera Timur,” ujar Ricky.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengingatkan bahwa tekanan inflasi masih menjadi perhatian bersama.
Ia menyebutkan, hingga September 2026, angka inflasi tercatat sebesar 5,72 persen, yang menempatkan Maluku Utara pada posisi kedua tertinggi secara nasional.
“Harapannya pada triwulan terakhir ini kita dapat bersama-sama mengendalikan inflasi,” kata Handi.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan. Terlebih, memasuki penghujung tahun, sejumlah komoditas berpotensi mengalami tekanan harga akibat meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, Sekretaris TPID Kabupaten Halmahera Timur, Muchlis Husin, memaparkan hasil pemantauan terhadap sejumlah komoditas yang turut memberikan tekanan terhadap inflasi daerah.
Beberapa komoditas yang menjadi perhatian antara lain cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan bawang putih.
Kondisi tersebut akan ditindaklanjuti TPID melalui penguatan pasokan, memastikan kelancaran distribusi serta meningkatkan koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait.
HLM TPID diharapkan tidak berhenti sebagai forum pembahasan, tetapi mampu melahirkan langkah-langkah konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan memperkuat empat aspek utama—harga yang terjangkau, pasokan yang tersedia, distribusi yang lancar dan komunikasi yang efektif—Pemkab Halmahera Timur bersama Bank Indonesia dan seluruh anggota TPID berkomitmen menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Bagi pemerintah daerah, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga harga Barito tetap stabil, melainkan memastikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan tetap tersedia, terjangkau dan dapat diperoleh dengan mudah.
Tinggalkan Balasan