Alokasi belanja kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yang mencapai Rp16,19 miliar menjadi sorotan publik. Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi kegiatan, efektivitas penggunaan anggaran, hingga manfaatnya bagi masyarakat.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Sekretariat DPRD yang merujuk pada dokumen Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), total anggaran untuk 15 paket kegiatan tersebut tercatat sebesar Rp16.194.189.000.

Anggaran itu tersebar dalam berbagai program, mulai dari fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi, pembahasan peraturan daerah, perjalanan dinas, pengawasan, hingga peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.

Dari 15 paket kegiatan tersebut, alokasi terbesar tercatat pada Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD sebesar Rp3.096.582.000. Disusul Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah senilai Rp2.967.026.000 serta Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD sebesar Rp2.908.170.000.

Selanjutnya, kegiatan Pendalaman Tugas DPRD atau bimbingan teknis (bimtek) dialokasikan Rp1.304.406.000. Sementara Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan atau medical check-up DPRD mencapai Rp718.832.000 dan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD sebesar Rp677.592.000.

Sorotan lainnya tertuju pada anggaran pengawasan yang dibagi dalam lima bidang, yakni pemerintahan dan hukum, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, perekonomian, serta sumber daya alam. Masing-masing bidang memperoleh alokasi Rp580.890.000, sehingga total anggaran pengawasan mencapai Rp2.904.450.000.

Selain itu, terdapat anggaran Kunjungan Kerja Dalam Daerah sebesar Rp485.255.000, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp398.480.000, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp375.680.000, serta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp357.716.000.

Besarnya alokasi anggaran tersebut dinilai perlu disertai penjelasan terbuka mengenai rincian komponen belanja, jumlah perjalanan, peserta kegiatan, hingga hasil yang diperoleh. Sebab, penggunaan anggaran publik tidak cukup hanya dijelaskan melalui nama dan tujuan kegiatan, tetapi juga harus dapat diukur dari sisi efektivitas dan manfaatnya.

Sekretaris DPRD Halmahera Timur, Gamal Sararik, saat dikonfirmasi terkait anggaran mengaku belum dapat memastikan nominal secara terperinci.

Ia khawatir memberikan keterangan tanpa terlebih dahulu memeriksa dokumen anggaran justru berpotensi menimbulkan kekeliruan.

Gamal mengatakan, dirinya masih berada di luar daerah dan meminta agar konfirmasi lebih mendalam dilakukan setelah kembali dari Jakarta, dengan melibatkan bagian perencanaan yang memahami secara teknis penyusunan serta rincian belanja kegiatan.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa total anggaran dalam paket-paket kegiatan tersebut tidak seluruhnya diperuntukkan bagi perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD.

Menurutnya, terdapat sejumlah komponen belanja lain, termasuk kebutuhan subbidang serta biaya pendampingan oleh staf Sekretariat DPRD dalam setiap kegiatan perjalanan.

“Di dalamnya tidak semua perjalanan dinas DPRD saja, tetapi banyak item belanja subbidang di dalamnya. Kemudian, ada juga dengan staf karena setiap perjalanan DPRD tentu ada pendamping dari staf. Jadi, tidak semua total anggaran itu punya anggota DPRD, tetapi digabungkan,” jelasnya.

Ia menjelaskan, apabila seluruh komponen belanja dipisahkan berdasarkan peruntukannya, alokasi khusus perjalanan dinas anggota DPRD akan terlihat lebih kecil dibandingkan total anggaran paket kegiatan.

“Kalau orang hanya lihat totalnya pasti kaget. Tetapi kalau dilihat subbelanjanya, pasti dapat tahu di situ, karena banyak item belanjanya. Ketika dikasi pisah, anggaran perjalanan dinas anggota DPRD itu terbilang rasional karena sedikit saja,” ungkap Gamal.

Penjelasan Sekwan tersebut menjadi bagian penting untuk memahami struktur anggaran secara menyeluruh. Namun, keterbukaan rincian tetap diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas besaran anggaran untuk perjalanan dinas anggota DPRD, pimpinan, staf pendamping, maupun komponen belanja lainnya.

Dengan nilai mencapai Rp16,19 miliar, transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD menjadi hal yang penting. Setiap alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Halmahera Timur.